Komisi V Membidangi Apa

Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Rapat Kerja Komisi V DPR RI

PADANG,- Komisi V DPRD Sumbar, mengunjungi Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/2/2022). Kunjungan tersebut, bertujuan untuk memperdalam pola sinergisitas eksekutif dan legislatif pemerintahan DKI Jakarta, untuk bisa memberikan dampak positif bagi bidang kesejahteraan masyarakat (kesra).

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Mucklis Yusuf Abit pada kunjungan tersebut mengatakan, secara substansi komisi mempelajari bagaimana pemerintahan DKI Jakarta menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten).

Dengan skema tersebut, komisi V ingin mengetahui bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya meliputi bidang-bidang penunjang seperti kesehatan, pendidikan hingga distribusi bantuan-bantuan.

Pada bidang pendidikan, lanjutnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta mengoptimalkan beasiswa CSR perusahaan BUMN, BUMD hingga Swasta untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu, sama hal nya dengan daerah lain, komisi e juga tidak mampu berbuat banyak untuk menjalankan program-program strategis bagi sektor pendidikan, karena adanya keterbatasan di masa pandemi.

“ Dengan beasiswa-beasiswa itulah mereka bisa berbuat lebih ditengah keterbatasan,” katanya.

Dia mengatakan untuk memajukan akan sektor pendidikan, semua tergantung dengan kekuatan keuangan daerah, apalagi fokus pemerintah provinsi adalah sektor pertanian. Meski demikian komisi v tetap melakukan upaya-upaya agar program pendidikan bisa dioptimalkan.

“ Untuk pemulihan ekonomi, banyak hal yang dapat kita adopsi dari DKI Jakarta, terutama pola penyaluran bantuan-bantuan yang melibatkan pihak-pihak diluar pemerintahan,” katanya.

Dia mengatakan kunjungan Komisi V ke Komisi E DPRD DKI Jakarta disambut oleh kepala subbagian rumah tangga , protokol dan perjalanan dinas Sekretariat Dewan DKI Jakarta Alex Trisio.

Sementara itu Anggota Komisi V DPRD Sumbar Sitti Izzati Aziz mengatakan, tidak hanya fokus terhadap mencari bantuan untuk siswa siswa miskin, komisi juga belajar terhadap upaya Pemprov DKI Jakarta menjalankan program pemerataan pendidikan yang ditunjang oleh regulasi dan anggaran. Tidak bisa dipungkiri APBD DKI Jakarta cukup besar, komisi E berupaya mengakomodir keunggulan tersebut untuk  kesejahteraan seluruh unsur yang masuk dalam sektor pendidikan.

" Harus diketahui  bagaimana regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah provinsi dan dprd mampu mengakomodir kekurangan-kekurangan pada sektor pendidikan, muaranya adalah kesejahteraan bagi masyarakat daerah," katanya

Sementara itu Kepala subbagian rumah tangga , protokol dan perjalanan dinas Sekretariat Dewan DKI Jakarta Alex Trisio mengatakan permintaan maafnya karena saat kedatangan Komisi V DPRD Sumbar, komisi E tengah melakukan tugas kedewanan lainya.

Meski demikian pihaknya telah menerangkan bagaimana sistem kerja yang dibangun komisi E dengan pemerintah provinsi DKI.

Dengan pertemuan tersebut dia berharap, bisa memberikan manfaat bagi kinerja Komisi V DPRD Sumbar.

“ Meski tidak ada anggota komisi E tidak mengurangi pentingnya pertemuan ini, semoga bisa bermanfaat,” tutupnya. (03)

Wagub Edy Pratowo Pimpin Pertemuan dengan Komisi X DPR RI Membidangi Kepemudaan

Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah gelar pertemuan dengan Komisi X DPR RI yang membidangi Kepemudaan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (9/2/2023).

(Baca Juga : Turnamen Catur dan Catur Simultan Meriahkan Harhubnas)

Dalam sambutannya Gubernur Kalteng yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, menyambut baik kehadiran Komisi X DPR RI, dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik membidangi Kepemudaan, untuk menyerap aspirasi dan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan dan pemuda di berbagai daerah terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan kepemudaan dan juga penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) oleh Pemerintah. Hadir mendampingi Wagub Kalteng diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangnan Leonard S. Ampung serta Staf Ahli Gubernur Kalteng bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Herson B. Aden.

“Saya yakin, kita semua pasti sepakat, bahwa masa depan bangsa berada di tangan para pemuda. Oleh karena itu, pembangunan pemuda sangatlah penting, dan harus benar-benar diperhatikan, dalam rangka mewujudkan generasi yang unggul, berkarakter, tangguh, dan memiliki wawasan kebangsaan, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan yang akan semakin berat” ucap dia.

Lebih lanjut dia menyebut “sinergi dan kolaborasi kita semua diperlukan, kita harus punya visi yang sama. Oleh karena itu, Desain Besar Kepemudaan Nasional tentunya harus kita dukung bersama, sebagai panduan dan peta jalan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan tersebut” sebut Edy.

Berdasarkan Statistik Pemuda Tahun 2022 dari BPS, jumlah pemuda Kalimantan Tengah dengan kelompok umur 16-30 tahun (UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan) adalah 688.352 jiwa atau 25,04 % dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Kemudian, berdasarkan hasil pendataan Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga di Tahun 2022, Data Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 83 OKP di Tingkat Provinsi dan 242 OKP di Tingkat Kabupaten/Kota.

“Pemprov. Kalteng terus berupaya meningkatkan pengembangan kepemudaan, dengan adanya penyediaan anggaran yang menunjang di dalam APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalteng di Tahun 2023. Harapan kita bersama, pertemuan strategis pada hari ini akan memberikan kontribusi positif dalam memajukan pembangunan kepemudaan nasional dan daerah, untuk mewujudkan Generasi Emas, yang akan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan besar” tutupnya.

Sementara itu Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi Kepemudaan Dede Yusuf Macan Effendi lebih menyorot kepada indeks pembangunan pemuda “kalau kita melihat sekarang berbicara jumlah usia pemuda 16-30 jumlah itu sekitar 65 juta saat ini, kurang lebih 25 % dari jumlah penduduk kita. Kalau kita ingin menuju bonus demografi yang diharapkan pada tahun 2030, tantangan terbesarnya bukan soal usia, tetapi apakah produktif atau tidak produktif dan zaman sekarang anak-anak muda cenderung tidak tertarik untuk menjadi aktivis” sorotnya.

Dalam paparannya ia juga mengatakan bahwa pemuda-pemuda masa depan, yang nantinya menggantikan kita menjadi pemimpin-pemimpin akan terbuai dan juga akan terhambat oleh tantangan-tantangan. Dan salah satu tantangan terbesarnya antara lain lapangan pekerjaan, skill (kemampuan untuk masuk dan beradaptasi ke dunia kerja), kesehatan, kesetaraan gender dan faktor lainnya.

“Kami dari Komisi X ingin menggali isu-isu besar yang dihadapi oleh pemuda-pemuda yang ada di Kalteng, sehingga nantinya akan kami sampaikan kepada Kementerian Pemuda, betapa petingnya untuk mendorong sektor kepemudaan ini mendapat skala prioritas dari negara. Karena ternyata keberpihakan negara terhadap sektor kepemudaan sampai saat ini masih belum terlihat signifikan” pungkas Dede.

Turut hadir dalam pertemuan dari Forkopimda, Kepala OPD/mewakili, Mewakili Kapolda Kalteng, Mewakili Danrem, Mewakili Kajati, Organisasi Kepemudaan, KNPI, BEM dan Perwakilan mahasiswa se-Kalteng. (levri/Foto:Iksan)

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng